Microbanking

Persaingan dalam industri perbankan, sebagaimana dalam industri lain pada umumnya, lazim dianggap merupakan prasyarat bagi efisiensi ekonomi. Namun, hipotesis persaingan-efisiensi ini perlu ditarik dengan dengan hati-hati bila hendak diterapkan menjadi dasar kebijakan persaingan dalam industri perbankan mikro. Industri perbankan mikro di Indonesia menunjukkan kecenderungan sebaliknya. Dilihat dari jumlah BPR yang memperebutkan bagian pasar industri ini, mestinya tingkat persaingan industri perbankan mikro lebih tinggi daripada bank umum, namun di sisi lain efisiensinya, baik efisiensi operasional maupun intermediasinya tidak tampak lebih baik.
Persaingan dalam industri perbankan mikro dapat ditengarai berkaitan dengan tata perbankan yang diatur melalui undang-undang bersifat dualistik. Terjadi dualisme sejak dalam undang-undang dan kemudian diaktualisasikan melalui berbagai kebijakan turunannya. Berdasar undang-undang bank-bank di Indonesia ditetapkan dua bentuk, yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Bank umum dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sementara BPR dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu (Ketentuan Umum, Pasal 1). Perbedaan cakupan ini membuat bank umum dapat menjadi bank devisa yang bergerak dalam lingkup nasional dan internasional, sementara BPR hanya bisa berperan sebagai bank lokal. Pembatasan lingkup BPR lebih jauh dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Prekreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat dapat didirikan di desa-desa di wilayah kecamatan di luar ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten dan kotamadya (Pasal 4 ayat 1). BPR sebagai badan usaha diarahkan untuk menunjang modernisasi pedesaan dan memberikan pelayanan bagi golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil.

Masalah dualisme dalam tata perbankan Indonesia mencuat ketika peran BPR dalam menunjang pembangunan dan modernisasi perdesaan dan memberikan pelayanan bagi golongan ekonomi lemah/ pengusaha kecil dianggap belum memuaskan dan Pemerintah melalui Peraturan Bank Indonesia mengijinkan bahkan mendorong Bank Umum untuk turut memberikan pelayanan kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). UU No 10 tahun 1997 maupun UU No 20 tahun 2008 mendorong bank umum untuk turut menyalurkan kredit untuk UMKM, dan bahkan PBI Tahun 2012 mewajibkan bank umum untuk menyalurkan sekurang-kurangnya 20 persen kreditnya untuk UMKM. Akibat kebijakan itu, pasar kredit mikro menjadi ajang perebutan pangsa antara Unit Mikro Bank Umum (UMBU) dengan BPR yang masing-masing memiliki cakupan ekonomis berbeda.

Dualisme perbankan di Indonesia berkembang menjadi asimetris ketika suku bunga di pasar dana dideferensiasi melalui penetapan suku bunga berbeda dalam penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS menetapkan suku bunga penjaminan simpanan untuk BPR lebih tinggi daripada suku bunga penjaminan simpanan di bank umum. Penetapan ini dilandasi maksud baik untuk mendorong nasabah penabung bersedia menyimpan dana di BPR, namun berdampak balik, suku bunga dana pihak ketiga yang dihimpun oleh BPR cenderung menjadi lebih tinggi daripada suku bunga dana pihak ketiga bank umum; sebab nasabah penabung cenderung menjadikan suku bunga penjaminan LPS sebagai patok duga kesediaan menyimpan dana di BPR. Asimetri timbul karena terjadi disparitas suku bunga dasar kredit (SBDK) sebagai input dalam usaha BPR. SBDK BPR lebih tinggi daripada SBDK bank umum. Dengan biaya pokok berbeda, UMBU bersaing dengan BPR memperebutkan pangsa pasar kredit mikro yang sama.

Microbanking.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s